Kewenangan aturan, keputusan, dan banding

Siapa yang membuat aturan?

ITF bertanggung jawab melindungi tenis melalui Aturan Tenisnya. Komite Aturan Tenis terus meninjau permainan dan merekomendasikan perubahan kepada Dewan Direksi. Dewan kemudian merekomendasikan perubahan kepada Rapat Umum Tahunan, yang merupakan kewenangan tertinggi untuk perubahan aturan.

Teks bahasa Inggris menjadi acuan resmi. Jika terjemahan bertentangan dengannya, versi bahasa Inggris yang berlaku.

Mengubah atau menafsirkan aturan

Berdasarkan ketentuan konstitusi yang dimuat dalam aturan, perubahan atau penafsiran memerlukan Rapat Umum Tahunan Dewan, pemberitahuan terlebih dahulu mengenai resolusi sesuai Pasal 9D Konstitusi ITF, dan mayoritas 2/3 suara yang diberikan untuk resolusi itu atau resolusi yang memiliki dampak sama.

Perubahan biasanya berlaku pada 1 Januari setelah rapat. Rapat boleh memilih tanggal berlaku lain dengan mayoritas yang sama. Dewan Direksi boleh menyelesaikan pertanyaan penafsiran yang mendesak, dengan syarat dikonfirmasi pada Rapat Umum berikutnya sesuai ketentuan konstitusi yang dirujuk.

Teks konstitusi yang mengatur proses perubahan ini sendiri hanya boleh diubah dengan persetujuan bulat Rapat Umum Dewan. Dokumen yang diberikan merujuk pada prosedur pemberitahuan konstitusi tetapi tidak memuat seluruh persyaratannya.

Alternatif, uji coba, dan tenis pantai

Lampiran VI memuat prosedur dan metode penghitungan alternatif yang disetujui. Secara terpisah, ITF boleh menyetujui variasi hanya untuk uji coba, atas prakarsa sendiri atau berdasarkan permohonan. Uji coba dibatasi pada turnamen atau acara tertentu dan/atau jangka waktu terbatas, tidak dimasukkan ke dalam aturan yang diterbitkan, dan memerlukan laporan kepada ITF setelah selesai.

Lampiran XI menyatakan bahwa Aturan Tenis Pantai terpisah disetujui oleh Komite Aturan Tenis dan Dewan Direksi. Lampiran tidak memuat aturan tersebut. Karena itu, aturan permainan tenis pantai tidak dapat disimpulkan hanya dari lampiran tersebut.

Prosedur keputusan resmi

Prosedur peninjauan dan dengar pendapat disetujui Dewan Direksi pada 17 Mei 1998 dan boleh ditambah, diubah, atau disesuaikan oleh Dewan. Tujuannya adalah proses yang adil, konsisten, dan cepat yang mempertahankan karakter, integritas, serta keterampilan tradisional permainan, mendorong peningkatan yang tetap menjaga tantangannya, dan melindungi persaingan yang adil.

Prosedur mencakup keputusan atas Aturan 1 tentang lapangan, Aturan 3 tentang bola, Aturan 4 tentang raket, Lampiran I dan II, serta aturan lain yang dipilih ITF untuk disertakan. Panel Keputusan memutuskan berdasarkan usulan Dewan Direksi atau permohonan yang sah. Keputusannya final kecuali diajukan banding melalui prosedur ini.

Siapa yang menjadi anggota Panel Keputusan?

Presiden ITF atau wakil yang ditunjuk mengangkat Panel Keputusan dan menentukan jumlah anggotanya. Jika anggotanya lebih dari 1, para anggota memilih ketua. Anggota tunggal bertindak sebagai ketua dan mengatur proses.

Ketua mengatur proses sebelum dan selama peninjauan atau dengar pendapat dan boleh menambah anggota dengan keahlian khusus yang diperlukan untuk persoalan tertentu. Dengar pendapat tidak wajib jika ketua menganggap persoalan dapat diselesaikan dengan adil tanpanya.

Konsultasi dan permohonan

Untuk keputusan yang diusulkan atas prakarsa Dewan Direksi, rinciannya boleh dikirim kepada pihak dengan kepentingan yang sah, pemain, produsen peralatan, asosiasi nasional, atau anggotanya. Pihak yang diberi tahu mendapat waktu yang wajar untuk mengirim komentar, keberatan, atau permintaan informasi kepada Presiden atau wakil yang ditunjuk.

Pihak mana pun dengan kepentingan yang sah, termasuk pemain, produsen peralatan, asosiasi nasional, atau anggota, boleh mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden. Permohonan harus memuat informasi berikut.

• Cantumkan nama lengkap dan alamat pemohon serta tanggal permohonan.
• Jelaskan dengan jelas kepentingan pemohon dalam persoalan yang memerlukan keputusan.
• Sertakan semua dokumen terkait yang hendak dijadikan dasar oleh pemohon dalam dengar pendapat.
• Jika bukti ahli dianggap perlu, mintalah dan sebutkan ahli yang diusulkan beserta keahlian terkaitnya.
• Untuk keputusan mengenai raket atau peralatan lain, sertakan prototipe atau salinan persis bersama permohonan.
• Jika keadaan luar biasa mengharuskan keputusan dalam jangka waktu tertentu atau sebelum tanggal tertentu, jelaskan keadaan tersebut.

Permohonan tidak lengkap atau berulang

Jika informasi atau peralatan yang diperlukan tidak ada, Presiden atau wakil yang ditunjuk memberi tahu pemohon dan menetapkan waktu yang wajar untuk melengkapinya. Jika kekurangan tidak diperbaiki dalam waktu tersebut, permohonan ditolak. Permohonan sah atau usulan Dewan memungkinkan Presiden atau wakil yang ditunjuk membentuk Panel Keputusan.

Panel Keputusan boleh menolak permohonan jika secara wajar menganggapnya secara substansial serupa dengan permohonan atau usulan yang telah diputuskan Panel Keputusan dalam 36 bulan sebelumnya.

Peninjauan, bukti, dan biaya

Ketua menentukan bentuk, prosedur, dan tanggal peninjauan atau dengar pendapat serta memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dan pihak atau asosiasi yang telah menyatakan minat. Ketua memutuskan persoalan bukti tanpa terikat aturan acara atau penerimaan bukti pengadilan, asalkan proses adil dan pihak terkait mendapat kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pendapatnya.

Peninjauan dan dengar pendapat bersifat tertutup serta boleh dijeda atau ditunda. Keputusan dibuat dengan mayoritas sederhana; tidak ada anggota yang boleh abstain.

Ketua berwenang memerintahkan pemohon dan/atau orang atau organisasi lain yang berpartisipasi untuk membayar biaya permohonan serta pengeluaran wajar untuk pengujian peralatan atau laporan.

Pemberitahuan dan akibat sementara

Secepat yang secara wajar dapat dilakukan setelah keputusan, Panel Keputusan memberi pemberitahuan tertulis kepada pemohon dan orang atau asosiasi yang menyatakan minat. Pemberitahuan memuat ringkasan alasan. Keputusan langsung mengikat setelah diberitahukan kepada pemohon, atau pada tanggal lain yang ditetapkan Panel.

Aturan Tenis yang ada tetap berlaku hingga peninjauan atau dengar pendapat selesai dan keputusan diterbitkan, dengan tunduk pada keputusan sementara. Sebelum atau selama proses, ketua boleh mengeluarkan arahan yang secara wajar diperlukan, termasuk pembatasan sementara atas peralatan selama kepatuhannya sedang diputuskan.

Hak banding dan tenggat

Pemohon boleh mengajukan banding. Orang atau asosiasi yang menyatakan minat dan mengirim komentar, keberatan, atau permintaan terkait keputusan yang diusulkan juga boleh mengajukan banding.

Banding harus diajukan secara tertulis kepada ketua Panel Keputusan awal paling lambat 45 hari setelah pemberitahuan keputusan. Banding harus mengidentifikasi keputusan yang ditentang dan memberikan seluruh dasar banding.

Ketua awal boleh mensyaratkan biaya banding yang wajar. Biaya itu dikembalikan jika banding berhasil. Presiden atau wakil yang ditunjuk membentuk Tribunal Banding setelah biaya yang disyaratkan dibayar.

Tribunal Banding dan keputusan akhir

Presiden atau wakil yang ditunjuk mengangkat Tribunal Banding dari Dewan Direksi. Tribunal harus terdiri atas sedikitnya 3 anggota, dan tidak seorang pun boleh pernah menjadi anggota Panel Keputusan awal. Tribunal memilih ketuanya, yang mengatur proses sebelum dan selama banding.

Banding mengikuti ketentuan tentang prosedur, bukti, dengar pendapat tertutup, biaya, pemberitahuan, dan keputusan sementara yang dijelaskan di atas. Keputusannya mengikat dan final segera setelah diberitahukan kepada pemohon banding, atau pada tanggal lain yang ditetapkan tribunal.

Bahasa, publikasi, dan penyampaian pemberitahuan

Semua peninjauan dan dengar pendapat berlangsung dalam bahasa Inggris. Jika pemohon atau orang atau organisasi peserta lain tidak berbahasa Inggris, penerjemah lisan harus hadir dan sedapat mungkin harus independen.

Panel Keputusan atau Tribunal Banding boleh menerbitkan kutipan keputusannya sendiri. Semua pemberitahuan wajib harus tertulis dan dianggap telah diberitahukan pada tanggal disampaikan, dikirim, atau ditransmisikan kepada pemohon atau pihak terkait lainnya.